SULUT, ambangnews.com -Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) menegaskan kapal tangkap perikanan hasil rampasan negara sebaiknya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat daripada ditenggelamkan. Menurutnya, aset negara yang masih layak pakai harus memberi nilai ekonomi dan sosial bagi daerah. Manado, Senin 29 Desember 2025.
Penegasan itu disampaikan YSK saat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa kapal tangkap perikanan hasil rampasan negara. Serah terima berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin sebagai bagian dari sinergi Kejaksaan RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Hibah kapal rampasan ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang menggeser paradigma penegakan hukum, dari pemusnahan barang bukti menjadi pemanfaatan aset secara produktif. Kapal-kapal hasil tindak pidana perikanan yang sebelumnya ditenggelamkan kini diarahkan untuk mendukung ekonomi nelayan dan meningkatkan pendapatan daerah.
Gubernur YSK mengapresiasi cepatnya koordinasi lintas lembaga, mulai dari pemerintah daerah, KKP, Kejaksaan, hingga pemerintah pusat. Ia menilai komunikasi yang efektif menjadi kunci sehingga proses hibah dapat segera direalisasikan.
“Ini gerak cepat dan komunikasinya sangat baik. Dari informasi awal di Bitung, langsung ditindaklanjuti, dan hari ini dua kapal sudah kami terima,” ujar YSK.
Ia juga menyampaikan keinginan Pemprov Sulut untuk kembali mengajukan permohonan hibah kapal rampasan lainnya. Menurutnya, kapal-kapal tersebut jangan sampai menjadi bangkai laut yang justru merusak lingkungan.
“Daripada ditenggelamkan, lebih baik dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
YSK turut menyinggung besarnya potensi kelautan Sulawesi Utara yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kita punya 77 persen wilayah laut, tapi sebelumnya pendapatan dari laut hampir nol. Ini yang terus saya suarakan. Potensi besar harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan dan daerah,” katanya.
Menurut YSK, pemanfaatan kapal rampasan negara ini sejalan dengan upaya Pemprov Sulut membangun sektor kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam menjaga wilayah perairan dari praktik ilegal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pemanfaatan aset negara.***
