MANADO, ambangnews.com – Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menetapkan langkah strategis tahun 2026 dengan fokus pada pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, dan pertumbuhan ekonomi agresif dalam High Level Meeting (HLM) bersama TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Senin (23/02/2026).
Pertemuan tersebut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor yang dihadiri bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara untuk menjaga stabilitas harga dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah di tengah dinamika global.
Berdasarkan data tahun 2025, ekonomi Sulawesi Utara tercatat tumbuh sebesar 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen. Meski demikian, pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Hingga Desember 2025, inflasi tahunan atau year-on-year Sulawesi Utara berada di level 1,23 persen. Gubernur mengidentifikasi sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi, dengan beras sebesar 0,49 persen dan perguruan tinggi sebesar 0,25 persen sebagai kontributor terbesar.
Untuk pengendalian ke depan, pemerintah akan memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi dengan teknologi dan mekanisasi. Selain itu, optimalisasi BUMD pangan sebagai offtaker dan stabilisator harga juga menjadi fokus utama.
Langkah lainnya adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta pemanfaatan Belanja Tidak Terduga secara tepat sasaran sebagai bagian dari aksi cepat menjaga stabilitas harga.
Selain pengendalian inflasi, Pemprov Sulut juga menetapkan empat pilar transformasi ekonomi, yakni transformasi digital melalui percepatan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah serta penguatan QRIS, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui realisasi APBD dan investasi, perluasan akses keuangan inklusif bagi petani, nelayan, dan UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui industri halal.
Gubernur menegaskan keberhasilan agenda tersebut membutuhkan kolaborasi erat seluruh pihak.
“Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga berkomitmen menciptakan iklim ekonomi kondusif melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal daerah demi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.***
