Manado, ambangnews.com – Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” resmi digelar, acara yang diinisiasi oleh MPR RI ini berlangsung sukses di bawah komando Ketua Panitia Sarasehan Nasional, Aditya Anugrah Moha, S.Ked., M.M. yang dilaksanakan di Aula C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (19/11/2025).
Dalam keterangannya, ADM menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi pembuka dari rangkaian roadshow di tujuh provinsi.
“Minggu depan kami berada di Yogyakarta bersama Sri Sultan Hamengkubuwono untuk membahas hal yang sama. Targetnya, kami ingin melahirkan Rancangan Undang-Undang Obligasi Daerah,” jelasnya.
ADM menerangkan bahwa instrumen obligasi daerah bukan hal baru di dunia. Amerika Serikat hingga Tiongkok telah memanfaatkannya untuk pembangunan regional.
“Di tengah efisiensi anggaran, kita membutuhkan alternatif pembiayaan. Ini bukan gagasan pribadi, tetapi gagasan MPR RI sebagai lembaga,” tegasnya.
Sulawesi Utara dipilih sebagai titik awal roadshow karena dianggap memiliki potensi besar sebagai gerbang ekonomi Pasifik. ADM berharap momentum dari Sulut yang juga merupakan tanah kelahiran Presiden Republik Indonesia akan menjadi penggerak kuat percepatan lahirnya UU Obligasi Daerah.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber tingkat nasional, seperti Ketua Banggar MPR RI Melchias Markus Mekeng, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus sebagai keynote speaker, Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Oktovian B.A. Sompie, hingga Deputi Komisioner Pengawas OJK Eddy Manindo Harahap. Sesi dialog dipandu Direktur Eksekutif Negara Institute, Dr. Akbar Faizal.
ADM menambahkan bahwa pihaknya kini tengah menyerap aspirasi dari berbagai provinsi untuk penyusunan naskah akademik.
“Setelah rangkaian ini selesai, acara puncaknya akan digelar di Jakarta. Di sana kami menyerahkan naskah akademik serta daftar inventarisasi masalah,” ujarnya.
Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Pameran UMKM bertema “Transformasi Ekonomi Kerakyatan 2025: Sejahtera dan Maju untuk Indonesia.” ADM menegaskan alasan UMKM ikut dilibatkan.
“Kita harus memulai dari instrumen ekonomi terkecil. Bahkan regulasi terbaru seperti Permen ESDM tentang mineral memberi peluang UMKM memperoleh izin prioritas,” katanya.
Sebanyak 33 UMKM berpartisipasi dalam pameran tersebut, dan masing-masing mendapat insentif Rp500 ribu dari anggaran MPR RI.
“Ekonomi kecil dapat menumbuhkan ekonomi besar, ini yang kami dorong,” tutupnya.***
