Kotamobagu, ambangnews.com – Presiden Mahasiswa Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), Laode Alian, menjadi figur sentral dalam aksi ratusan mahasiswa yang menduduki ruang sidang DPRD Kotamobagu. Aksi berlangsung panas dengan bakar ban dan long march dari pusat kota hingga ke kantor dewan, Senin (1/9/2025).
Laode tampil vokal sejak awal. Ia menyoroti ketidakhadiran beberapa anggota DPRD saat massa sudah memenuhi ruang sidang.
“Kami meminta menghadirkan seluruh anggota. Masih ada empat orang yang belum hadir, dan kami tidak akan membacakan tuntutan sebelum semuanya lengkap,” tegasnya.
Pernyataan itu disambut sorakan dukungan mahasiswa. Tekanan dari Laode membuat pimpinan dewan harus segera memastikan forum lengkap. Suasana kian panas, namun mahasiswa menolak mundur.
Setelah menunggu beberapa saat, sepuluh poin tuntutan akhirnya dibacakan. Isinya mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru honorer, hingga penyediaan lapangan kerja dan perlindungan perempuan serta anak.
Laode menegaskan, tuntutan itu bukan sekadar daftar keinginan. Menurutnya, poin-poin tersebut merupakan hasil konsolidasi panjang mahasiswa dan masyarakat.
“Kami datang membawa aspirasi rakyat, bukan sekadar mencari sensasi,” ujarnya.
Ketua DPRD Adrianus Mokoginta mengaku siap menindaklanjuti tuntutan, sementara Wakil Ketua Jusran Deby Mokolanut menilai gagasan pemanfaatan taman kota untuk kegiatan kreatif dan literasi harus segera diwujudkan.
Pertemuan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara DPRD dan perwakilan mahasiswa. Namun, Laode memberi ultimatum jelas: DPRD diberi waktu 100 hari untuk merealisasikan tuntutan.
“Kalau tuntutan ini tidak dijalankan, kami akan kembali dengan massa lebih besar,” tegas Laode, menandai sikap keras mahasiswa dalam mengawal janji wakil rakyat di Kotamobagu.***
