Bolaang Mongondow Utara, ambangnews.com – Farid Mamonto menyatakan kekecewaan dan protes keras terhadap proses persiapan lomba Stand Up Comedy dalam rangka HUT Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) ke-19 yang menurutnya berakhir tanpa kejelasan, meski sebelumnya telah melalui proses komunikasi dan mendapat persetujuan dari Bupati.
Farid menjelaskan bahwa pada Mei 2026 dirinya dihubungi oleh Arter Datunsolang untuk mempersiapkan pelaksanaan lomba tersebut. Atas dasar kepercayaan itu, ia mulai melakukan koordinasi, menyusun konsep kegiatan, membangun komunikasi dengan berbagai pihak, hingga meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya pribadi demi menyukseskan agenda yang diyakininya merupakan bagian dari perayaan resmi HUT Bolmut.
Namun, menurut Farid, setelah proses beralih ke tahap koordinasi dengan Ketua Panitia HUT Bolmut ke-19, Abdul Mutoh Daeng Mulisah, S.Pd., M.M., justru muncul berbagai hambatan yang membuat persiapan kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Saya merasa dipermainkan. Saya telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi karena percaya kegiatan ini adalah agenda resmi yang telah disetujui. Tetapi pada akhirnya saya justru dihadapkan pada proses yang tidak memberikan kepastian dan sangat merugikan saya,” kata Farid.
Farid menilai siapa pun yang diberi amanah menjadi ketua panitia memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang telah dilibatkan dalam persiapan kegiatan. Menurutnya, pihak yang terlibat tidak seharusnya dibiarkan menanggung kerugian akibat proses yang dinilai tidak profesional.
Karena itu, Farid meminta Ketua Panitia HUT Bolmut ke-19 dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai alasan tidak terlaksananya proses yang telah dipersiapkan. Ia juga meminta adanya pertanggungjawaban atas kerugian materi, tenaga, dan waktu yang telah dikeluarkannya.
Farid menegaskan bahwa tuntutannya bukan semata-mata soal nominal kerugian, melainkan soal penghargaan terhadap profesionalisme, komitmen, dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang telah diminta berpartisipasi.
“Jangan sampai masyarakat diajak bekerja, diminta berkontribusi, tetapi ketika muncul persoalan, semua dibiarkan tanpa kejelasan. Ini bukan hanya soal saya, tetapi soal bagaimana pemerintah menghargai komitmen warga yang ingin ikut membangun daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia HUT Boltara Abdul Mutoh Daeng Mulisah mengatakan seluruh agenda HUT Boltara telah dibahas secara resmi dalam rapat panitia dan sudah difinalisasi. Menurutnya, apabila dalam perjalanan terdapat usulan agenda tambahan, maka hal tersebut akan berdampak pada pembebanan anggaran sehingga panitia belum mengagendakan kegiatan tambahan.
“Bukan mengabaikan kegiatan masyarakat, kegiatan tersebut tidak dibatalkan tetapi mencari iven yang lain selain HUT Boltara,” kata Mutoh.
Di sisi lain, Farid berharap persoalan ini segera diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab agar tidak menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah di masa mendatang.
