Kotamobagu, ambangnews.com — Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M, menerima kunjungan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bolaang Mongondow, Herman Kembuan, S.E.Ak, bersama jajaran, di Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, pada Kamis (22/5/2025).
Pertemuan tersebut membahas rencana kerja sama pengelolaan bersama air bersih antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Pemerintah Kota Kotamobagu. Dalam diskusi itu, hadir pula sejumlah tokoh penting, termasuk Asisten III Pemerintah Kota Kotamobagu, Moch. Agung Adati, S.T., M.Si., dan jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Manado, yang turut mendampingi proses pengkajian teknis kerja sama lintas daerah ini.
“Pertemuan tadi adalah tindak lanjut dari komunikasi antara Bupati Bolaang Mongondow dan Wali Kota Kotamobagu terkait pengelolaan bersama air bersih. Kita ketahui, sumber air bersih PDAM berada di wilayah Bolaang Mongondow, sementara hampir 80 persen konsumennya ada di Kota Kotamobagu,” ujar Agung Adati.
Menurutnya, diskusi tersebut bertujuan untuk merumuskan model kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua pemerintah daerah, dengan tetap mengedepankan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Saat ini, tim pakar juga sedang melakukan kajian dari berbagai aspek, termasuk legalitas, prospek ekonomi, dan dampak terhadap pelayanan publik. Kita akan menunggu hasil rekomendasi mereka, yang nantinya akan menjadi dasar arah kebijakan lebih lanjut,” jelasnya.
Kehadiran para akademisi dari Universitas Muhammadiyah Manado, termasuk Pembina universitas Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA, menjadi bagian dari upaya menghadirkan perspektif ilmiah dan komprehensif dalam rencana kerja sama tersebut.
Selain Wali Kota dan jajaran PDAM Bolmong, pertemuan juga dihadiri sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Kotamobagu.
Rencana pengelolaan bersama air bersih ini diharapkan dapat menjawab tantangan distribusi air di wilayah BMR (Bolaang Mongondow Raya), sekaligus menjadi model kolaborasi antar daerah yang berbasis kepentingan publik.
