MANADO, ambangnews.com – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah yang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2044 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (24/2/2026).
Gubernur Yulius menegaskan regulasi tersebut merupakan produk hukum paling fundamental dan bahkan disebut sebagai sebuah “Mahakarya” yang akan menjadi kompas pembangunan Bumi Nyiur Melambai hingga dua dekade mendatang.
Menurutnya, persetujuan Ranperda RTRW ini merupakan puncak dari proses panjang yang telah dirintis sejak tahun 2019. Pemerintah Provinsi bersama DPRD membutuhkan waktu hampir tujuh tahun untuk menyelaraskan data spasial guna memastikan validitas regulasi tersebut.
“Capaian bersejarah kita pada tanggal 19 Februari 2026 kemarin, yakni berhasil memperoleh Persetujuan Substansi (Persub) dari Kementerian ATR/BPN, adalah bukti bahwa visi spasial kita telah selaras secara vertikal dengan kepentingan nasional,” ujar Gubernur dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, Ranperda RTRW 2025–2044 dirancang sebagai instrumen yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Sulawesi Utara.
Dari sisi ekonomi, regulasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dengan mempermudah jaring investasi serta menata ruang hidup masyarakat tanpa hambatan administratif.
Sementara dari sisi lingkungan, RTRW ini dipastikan menjamin keberlanjutan ruang hidup bagi generasi penerus di masa depan, sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek kelestarian.
Pasca persetujuan bersama DPRD, Gubernur Yulius menginstruksikan seluruh jajaran SKPD untuk segera mengawal tahapan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut, khususnya Panitia Khusus, serta mengajak seluruh elemen terus melangkah maju dengan semangat gotong royong dan nilai luhur Mapalus.***
